Clakclik.com, 12 Desember 2023--Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mendistribusikan alat memasak berbasis listrik (AML) alias rice cooker gratis kepada masyarakat.
"Sebagai progres pada tahap awal, distribusi AML pada bulan Desember ini akan dilakukan kepada 53.161 rumah tangga yang tersebar di 26 provinsi," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dalam keterangan tertulis.
Pemerintah menargetkan penyediaan rice cooker gratis untuk 500 ribu rumah tangga yang tersebar di 36 provinsi rampung pada 2023. Sejalan dengan itu, pemerintah masih mematangkan data calon penerima yang ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2023.
Setelah itu, rice cooker gratis didistribusikan dengan target penyelesaian pada pekan ketiga Januari 2024. Kata dia, hal ini dimungkinkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023.
"Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan program yang baru dimulai pada pertengahan Oktober 2023, pemenuhan kelengkapan persyaratan usulan calon penerima AML, serta kondisi geografis dan cuaca dalam pelaksanaan verifikasi lapangan, merupakan tantangan tersendiri dalam penyelesaian program di Tahun Anggaran 2023 ini," jelas Jisman.
Jisman mengatakan, ada lima merek rice cooker yang memenuhi spesifikasi pada e-katalog dari beberapa badan usaha yang mengikuti proses pengadaan AML, yaitu Cosmos, Maspion, Miyako, Sanken, dan Sekai.
Rice cooker yang didistribusikan secara gratis kepada masyarakat memiliki kapasitas 1,8 hingga 2 liter, dan sudah tercantum label Standar Nasional Indonesia (SNI), hemat energi, serta memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Jisman menambahkan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan proses penyediaan rice cooker gratis yang diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat daerah setempat.
Hal itu sebagaimana amanat yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Dia menyebut, setelah validasi dari kepala desa/lurah atau pejabat daerah, dilakukan verifikasi dan validasi yang melibatkan PT PLN (Persero) dan PT PLN Batam.
Kemudian, dilakukan penetapan wilayah pendistribusian AML oleh Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, pengadaan melalui e-katalog, dan pendistribusian yang melibatkan PT Pos Indonesia dan/atau badan usaha lain. (c-hu)