Oleh: Husaini | Marbot Teras Literasi Pucakwangi
Kritik (yang sehat) adalah vitamin bagi tubuh demokrasi. Tanpa kritik, sistem politik lama-kelamaan akan melemah, korup, dan kehilangan arah. Kritik berfungsi sebagai alat koreksi yang membantu pemerintah menyadari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dan disembunyikan alias tidak terlihat.
Ketika pemerintah menutup diri dari kritik konstruktif, kebijakan yang dibuat sering kali justru membebani rakyat. Sebab di balik setiap kebijakan selalu ada niat-niat tersembunyi yang sulit terbaca. Kritik hadir untuk membuka tabir itu, membuat segalanya lebih transparan dan akuntabel.
Sayangnya, akhir-akhir ini kritik sering langsung distigma sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. Padahal, stigma semacam ini justru melahirkan tirani. Suara-suara kritis yang seharusnya menjadi koreksi malah dibungkam dengan tekanan sosial dan politik. Akibatnya, kebenaran menjadi sesuatu yang tidak terjangkau dan menakutkan.
Menurut penulis, walaupun sebuah kritik mengandung kekeliruan, ia tetap berguna karena bisa menguji dan mempertajam kebijakan yang sudah ada. Kritik memaksa kita keluar dari jebakan dogmatisme dan kebenaran palsu. Tentu saja, kritik harus tetap dalam batas yang wajar. Ia tidak boleh melanggar prinsip dan memiliki tujuan yang jelas; yakni mencari kebenaran dan kemaslahatan bangsa.
Jika kita hendak membangun demokrasi yang sehat, maka kritik harus disambut dengan tangan terbuka, bukan dengan ancaman atau cap buruk. Kritik bukan palu godam yang menghancurkan, melainkan pahat yang membentuk sistem politik menjadi lebih baik dan indah.
Para pendahulu bangsa ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesadaran bahwa setiap manusia, termasuk pemimpin dan pembuat kebijakan, berpotensi salah. Dengan kesadaran ini, kritik tidak lagi dilihat sebagai serangan politik, melainkan sebagai sistem peringatan dini yang sangat dibutuhkan.
Kebijakan publik harus selalu terbuka untuk diuji, dikoreksi, dan direvisi. Itulah cara demokrasi menjaga kohesi sosial dan ketenteraman bangsa. Contoh nyata bisa kita lihat seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Berkat kritik dan tekanan publik yang damai, pemerintah pusat akhirnya turun tangan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah kabupaten yang bermasalah dan membebani warga sipil. Hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun tangan.
Oleh karena itu, idealisme memang tidak cukup hanya disalurkan dengan kebebasan berpendapat di atas kertas. Kita juga butuh kondisi yang lebih adil: akses informasi yang merata, struktur kekuasaan yang tidak terlalu timpang, serta perlindungan bagi suara-suara dari kalangan marginal. Tanpa itu, kritik dari rakyat kecil akan tenggelam di tengah keriuhan ruang publik.
Oleh karena itu, narasi yang mengaitkan kritik dengan kebencian atau pengkhianatan semakin memperburuk situasi. Laporan UNESCO (2025) menyebutkan bahwa kebebasan berekspresi di dunia mengalami penurunan terburuk dalam lebih dari sepuluh tahun. Praktik swasensor di kalangan jurnalis juga meningkat tajam.
Fenomena ini berbahaya karena menciptakan chilling effect — rasa takut yang membuat orang memilih diam daripada berbicara. Akibatnya, ruang kritik menyempit, dan demokrasi kehilangan salah satu pilar terpentingnya.
Sebenarnya, pemerintah yang kuat dan percaya diri tidak perlu takut pada kritik. Justru sebaliknya, kritik yang baik harus dirangkul sebagai kawan seperjalanan dalam memperbaiki kebijakan. Di sisi lain, para pengkritik juga harus bertanggung jawab: menyampaikan kritik dengan etika, data yang akurat, dan nalar yang jernih.
Pada akhirnya, kritik bukanlah musuh demokrasi. Kritik adalah sahabatnya. Demokrasi yang sesungguhnya lahir ketika pemerintah dan rakyat sama-sama bersedia mendengar, mengoreksi diri, dan bersama-sama membangun kebijakan yang tidak memenjarakan rakyat dalam penderitaan, melainkan membebaskan mereka untuk bernapas lega dan bertanggung jawab sebagai warga negara.
