Pati, Clakclik.com—Sejumlah warganet di beberapa grup facebook warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah merespon himbauan Bupati Pati Haryanto agar warganet tidak membuat opini negatif dan perkataan Wakil Bupati Saiful Arifin tentang boleh mengkritik tapi harus punya solusi.
Aneka respon yang disampaikan warganet rerata menyanggah apa yang disampaikan bupati dan wabup. Warganet menilai apa yang disampaikan bupati dan wabup tidak pas.
Menurut warganet, sebagai pucuk pimpinan kabupaten, mereka harus siap mendapatkan opini negatif dari warga, terlebih harus siap di kritik tanpa menuntut warga untuk memberikan solusi.
Di grup facebook WPK (Wong Pati Kidul) misalnya; akun Muhammad Farianto menuliskan: boleh mengkritik tapi harus punya solusi, lha terus kuwe (pejabat pemerintah-red) tak bayar kon lapo?,
Di grup facebook Komunitas Anak Asli Pati (KAAP) akun Ilham juga menimpali apa yang disampaikan Wabup Safin: terus tugase bupati (dan wabup-red) lahopo nek solusine di pikerno rakyat kabeh, rakyate wae mikir mangan wes susah, ijeh dikon mikir seng ora kapasitase.
Sebagian warganet juga menyoal tentang apa yang dihimbau oleh Bupati Haryanto. Rata-rata mereka merujuk pada kasus aksi yang dilakukan para seniman yang saat itu ingin beraudiensi dengan bupati tapi tidak ditemui.
“Lha pengen audiensi tidak ditemui, giliran warga beropini negatif di medsos nggremeng. Makduse piye,” tulis salah seorang warganet.
Pengamat media sosial dan komunikasi publik Abu Rifa’i menilai bahwa apa yang terjadi di Pati antara bupati dan wabup dengan warganet atau netizen itu merupakan bentuk ketidaksiapan pejabat publik dalam menghadapi arus global informasi.
“Sebenarnya, medsos saat ini justru bisa menjadi bagian dari komunikasi pejabat publik dengan warga. Komunikasi itu bukan sosialisasi atau pidato, tapi pembicaraan dua arah. Kalau pejabatnya cermat, justru mereka bisa menilai bagaimana respon warga terhadap kebijakan dan program pemerintah selama ini,” kata Abu Rifa’i, Selasa (28/7/2020).
Abu Rifa’i menambahkan bahwa pejabat tidak perlu baper mendengar opini negatif maupun kritik dari warga. “Kalau bicara aturan, kan semua ada aturannya. Jika warga beropininya di medsos melanggar hukum, kan ada UU ITE yang mengatur semua itu. Tentu bupati dan wabup sudah paham,” pungkas Abu Rifa’i. (c-hu)