Pati, Clakclik.com—Kasus Covid-19 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah seperti fenomena gali lobang tutup lobang atau teori memencet balon; ada yang sembuh, ada lagi orang yang positif, begitu seterusnya dan memiliki kecenderungan kasusnya tidak menurun namun malah meningkat.
Laporan covid19.patikab.go.id hari ini, Kamis (30/7/2020) ada 18 orang berstatus kontak erat, 25 orang suspek dirawat, 16 orang masih konfirmasi, 15 orang konfirmasi dirawat, 7 orang meninggal positif Covid-19 dan 34 orang meninggal (terkait Covid-19).
Sedangkan dari sisi sebaran, ada 9 kecamatan (Margorejo, Pati, Juwana, Trangkil, Margoyoso, Gunungwingkal, Tayu, Cluwak dan Dukuhseti) masih dalam zona merah. Sedangkan untuk zona kuning (ada suspek) berada di 3 kecamatan (Pucakwangi, Jaken dan Gembong). Adapun di zona pink (ada pasien yang masih dalam konfirmasi) sejumlah 5 kecamatan (Tlogowungu, Wedarijaksa, Winong, Tambakromo dan Sukolilo).
Untuk zona hijau (ada orang dengan status kontak erat) hanya berada di Kecamatan jakenan. Hanya tersisa 3 kecamatan (Batangan, Gabus dan kayen) yang dinyatakan tidak ada kasus.
Kondisi penularan Covid-19 di Kabupaten Pati dengan model seperti teori memencet balon ini berdampak pada kebingungan masyarakat serta sulit dilakukan pencegahan.
Contoh yang bisa dilihat misalnya, ketika Gugus Tugas Covid-19 gencar melakukan pencegahan penularan di pasar tradisional, pesantren dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), justru ada temuan klaster baru dikalangan para camat.
Kabijakan pelonggaran baru seperti kembali dibukanya beberapa lokasi wisata, tidak terkontrolnya aktivitas ekonomi di swalayan, hotel dan tempat karaoke juga berpeluang menjadi tempat penularan.
“Bahkan kalau di tempat wisata, swalayan, hotel dan tempat karaoke, kita tidak bisa melakukan tracking karena tempat-tempat itu merupakan lokasi persinggahan. Orang-orang akan kembali pulang ke rumah dan atau akan beraktivitas di tempat kerjanya,” kata Itqonul Hakim, Ketua Satgas Jogo Santri untuk Covid-19 di Pati.
Menurut Itqon, mereka yang terpapar di tempat publik akan sulit di tracking dan petugas berpeluang salah melakukan penelusuran dan menyimpulkan klaster.
“Beda dengan di pesantren dan di TPQ, protokol berpeluang diterapkan dengan maksimal, dan jika ada kasus, trackingnya relative lebih mudah. Oleh karena itu, harusnya gugus tugas hati-hati dalam mengambil kebijakan pelonggaran,” pungkas Itqon. (c-hu)