SLEMAN, 25 September 2019 — Pemerintah akan membuka seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk mengisi 197.111 formasi di pemerintah pusat ataupun daerah. Pengumuman pembukaan seleksi CPNS tersebut akan dilakukan pada Oktober 2019.
”Total formasi CPNS yang tersedia adalah 197.111 posisi,” kata Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Dwi Wahyu Atmaji dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian, Rabu (25/9/2019), di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dwi menjelaskan, dari total 197.111 formasi CPNS itu, sebanyak 37.854 formasi untuk mengisi posisi di 74 kementerian/lembaga pemerintah pusat. Sementara itu, sebanyak 159.257 formasi lainnya akan digunakan untuk mengisi posisi 467 pemerintah daerah.
”Dalam waktu dekat, yakni pada Oktober ini, akan mulai diumumkan rencana pengadaan CPNS ini,” ujar Dwi.
Dia menambahkan, setelah diumumkan pada Oktober, tes seleksi kompetensi bidang (SKB) pada Desember 2019. Seperti diketahui, proses seleksi CPNS terdiri atas dua jenis, yakni seleksi kompetensi dasar (SKD) dan SKB. Adapun proses penilaian dan pemberkasan baru bisa dilakukan pada tahun depan.
Menurut Dwi, secara garis besar, formasi CPNS terdiri dari formasi umum dan khusus. Formasi khusus ditujukan untuk para lulusan perguruan tinggi yang memiliki nilai cumlaude, para warga negara Indonesia (WNI) yang tergolong sebagai diaspora atau tinggal dan bekerja di luar negeri, para putra-putri asal Papua dan Papua Barat, serta para penyandang disabilitas.
Dwi memaparkan, untuk formasi CPNS di pemerintah daerah, sebagian besar merupakan formasi guru dan tenaga kesehatan. Hal ini karena banyak daerah yang membutuhkan guru dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan publik. Meski begitu, Dwi belum bersedia menyebutkan berapa persentase formasi guru dan tenaga kesehatan tersebut.
Dwi menuturkan, saat ini, pemerintah memang tengah berupaya memperbaiki komposisi aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Saat ini, dari total 4.351.490 orang ASN di Indonesia, sebanyak 1.643.535 orang atau 38 persen di antaranya merupakan tenaga administrasi umum.
Sementara itu, jumlah guru mencapai 1.636.322 orang (37 persen), tenaga kesehatan sebanyak 264.305 orang (6,07 persen), tenaga teknis lain sebanyak 372.740 orang (8,57 persen), dan jabatan struktural sebanyak 434.588 orang (9,99 persen).
Menurut Dwi, komposisi tersebut belum ideal karena jumlah tenaga administrasi umum masih menempati porsi yang terbanyak. ”Kami memang sedang memperbaiki komposisi pegawai karena sekarang ini masih didominasi tenaga administrasi umum,” katanya.
Oleh karena itu, dia menyebutkan, ke depan, pemerintah akan lebih memprioritaskan perekrutan untuk tenaga teknis, seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lain. Hal ini penting untuk mendukung proses pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
”Kami ingin mengubah itu dengan memprioritaskan tenaga teknis untuk mendukung pembangunan nasional dan kebutuhan daerah, terutama guru, tenaga keehatan, dan tenaga teknis lainnya untuk pembangunan SDM (sumber daya manusia) dan infrastruktur,” ungkap Dwi.
Sementara itu, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, dia belum mengetahui berapa banyak kuota CPNS untuk DIY tahun ini. Sultan menyebut, DIY membutuhkan PNS baru karena tiap tahun banyak PNS yang pensiun.
”Di pemerintah provinsi saja minimal 500 orang yang pensiun. Kalau kebutuhan yang paling mendesak, guru dan tenaga kesehatan,” ujar Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta. (Kompas.id)