Pati, Clakclik.com—Bupati Pati Haryanto mengatakan, Meski di tengah pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Pati bertahan diangka 5,86 persen; melebihi provinsi dan nasional.
Selain pertumbuhan ekonomi, Bupati Haryanto juga mengaku bahwa kesejahteraan masyarakat Pati kian meningkat.
“Kita berharap, meksipun Pati sebagai kota kecil tetapi tingkat kesejahteraannya semakin baik, pertumbuhan ekonominya semakin maju,” harap Bupati Haryanto di Hari Ulang Tahun Kabupaten Pati Ke-697, Jum’at (7/8/2020).
Hal berbeda disampaikan sejumlah aktivis yang menyoroti soal semakin parahnya kerusakan lingkungan di Kabupaten Pati; baik di selatan, tengah maupun utara.
Di Pati Selatan, Bambang Riyanto mengatakan bahwa terjadi praktik perusakan lingkungan yang masif di Kawasan Pegunungan Kendeng Utara namun Pemkab Pati tidak peduli.
“Di Pati Selatan, gunung di tambang dan dialihfungsikan mulai dari Sukolilo, Kayen, Tambakromo, hingga Pucakwangi, jika musim hujan banjir, jika kemarau kekeringan. Semakin tahun semakin parah dan Pemkab membiarkan. Paling kalau kekeringan didrop bantuan air, kalau banjir dikirim mie instant. Itu saja,” kata Bambang.
Di wilayah tengah, Supriyono, aktivis Jampisawan menilai Pemkab Pati tidak berhasil membangun kedisiplinan warga terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah pabrik.
“Orang buang sampah sembarangan dibiarkan. Sungai jadi tempat pembuangan sampah. Padahal Perda soal sampah sudah ada. Perusahaan membuat udara tercemar juga dibiarkan saja, contoh konkrit ya bau busuk dari industri di tepi jalan pintura itu, sudah hampir lima tahun tidak ditangani. Kalau warga teriak baru diurus,” kata Supriyono.
Sedangkan di Pati Utara, hal yang sama juga terjadi; tambang tak terkendali, alih fungsi lahan masif, banjir dimana-mana saat musim hujan.
“Mulai dari Dukuhseti sampai Kompleks Alugoro, saat musim hujan banjir. Tahun ini paling parah disekitar Alugoro. Meski lokal dan sebentar, namun kerugian sangat besar; sawah gagal panen, rumah rusak, kerja dan sekolah terganggu, kendaraan mogok. Pemkab tidak menghitung kerugian semacam itu karena dianggap bukan bencana,” kata Samsul Hadi, warga Dukuhseti.
Pemerhati kebijakan lingkungan yang juga mantan Direktur Walhi Jateng Indriyaningrum Fitri mengatakan bahwa pemerintah memang terbiasa menggunakan data diatas kertas namun tidak bisa menilai fakta-fakta lapangan.
“Diatas kertas, bisa saja berkata bahwa perekonomian, kesejahteraan warga naik sekian persen, kemiskinan turun sekian persen. Namun fakta dilapangan berbeda. Pati itu, ibu kotanya saja yang kelihatan mentereng. Alun-alunnya bagus, tiap tahun di bangun. Tapi kalau kita masuk ke desa-desa, rata-rata warganya merantau. Jadi jikapun ekonomi warga naik, itu bukan karena kinerja pemkab, tapi karena jerih payah warganya sendiri,” terang Fitri. (c-hu)